Connect with us

Pojok Urban

Memahami Kota Melalui Pendekatan Teori Ekologi Sosial

Published

on

Ilustrasi. Ekologi sosial kota. - (Socialworkdegreeguide.com)

MENGKAJI tentang konsep ekologi sosial, sebenarnya memiliki keserupaan makna dengan istilah human ecology (ekologi manusia). Menurut Daldjoeni (1997: 89), istilah ini telah dipopulerkan sejak tahun 1920-an di dalam sosiologi Amerika, terutama para pengagum aliran Chicago bernama ”Human Ecology”. Aktivitas mereka yakni menstudi interelasi manusia dengan lingkungannya (fisis, sosial, dan teknis) terutama ditujukan pada kepada manusia di kota-kota. Karena itu, menurutnya relasi manusia dengan lingkungannya mengandung dua aspek penting, yakni relasi manusia sebagai individu dengan lingkungannya dan relasi manusia sebagai kelompok dengan lingkungannya.

Tradisi ilmiah dan model penelitian ala Mashab Chicago ini, dalam perkembangannya melahirkan banyak pengikut terutama teori ekologi sosial perkotaan. Sosiolog pengikut aliran ini memfokuskan perhatian pada kajian tentang bagaimana masalah perkotaan mengalami situasi kacau yang dalam waktu singkat menimbulkan arus migrasi dari berbagai lingkungan etnik dan bagaimana pertumbuhan praktis tidak terkendali timbul. Selain itu, kajian ekologi sosial ini menyorot struktur-struktur yang terpilah-pilih dengan ciri-ciri hubungan sosial yang khas. Demikian pula, struktur kota yang luas menurutnya muncul sebagai prinsip keteraturan dan integrasi nyata yang dengan menelusuri landasan struktur kekeluargaan menunjukkan juga sifat-sifat heterogen dari golongan etnik, diferensisasi pekerjaan, kriminalitas dan bentuk-bentuk ekonomi (Evers, 1995: 3).

Dalam perspektif ekologi sosial, kota dibagi atas bentuk wilayah alami dan wilayah sosial. Karena itu, arus migrasi asing yang tidak cocok masuk ke dalam struktur wilayah sosial tertentu, akan saling menyesuaikan diri dan menjaga keseimbangan serta kota pun mengalami perubahan bentuk. Atas dasar pemikiran seperti ini, Burges (baca Evers, 1995: 4) merumuskan sebuah tesis bahwa wilayah-wilayah sosial dengan ciri-ciri sosial dan ekonomi kota tersusun menyerupai bentuk lingkaran mengelilingi pusat. Kemudian variabel-variabel untuk mengukur ciri secara sistematis ini dengan struktur harga tanah, dimana semakin dekat tanah dari pusat kota maka semakin mahal harganya. Sebaliknya, semakin jauh tanah dari pusat kota maka semakin murah pula harganya.

Merujuk pada warisan ilmiah dari Amerika tersebut, maka ekologi sosial dapat dimaknai sebagai studi tentang hubungan sosial yang terikat oleh waktu dan ruang, sebagaimana ini dibentuk oleh kekuatan-kekuatan selektif dan distributif dari lingkungan. Selain itu, ekologi sosial juga dapat didefinisikan dalam tiga pengertian sebagai berikut:

  1. Ekologi sosial sebagai studi tentang relasi sub-sosial antar manusia. Aspek sub-sosial dalam konteks ini diartikan sebagai keseluruhan relasi yang non-personal antar manusia, yang bermunculan dari rasa senasib sosial yang sama yang tidak dapat diterangkan dari interaksi manusia yang disadari.
  2. Ekologi sosial sebagai studi tentang daerah-daerah sosial budaya (cultural areas). Dengan ini dimaksudkan bagian-bagian dari kota tertentu yang bercorak khas karena penghuninya, misalnya daerah pedagang, emigran, pegawai tinggi, jorok, dan sebagainya. Masing-masing itu dipandang sebagai kesatuan dan analisa menurut kehidupan keruangan sosial dan kulturalnya.
  3. Ekologi sosial berfungsi menggambarkan sebaran keruangan dari gejala sosial. Karena itu, ekologi sosial dirasa lebih baik dipandang sebagai metode daripada teori untuk meneliti masyarakat. Metode ini diarahkan pada pencarian dan pemetaan persebaran keruangan dari gejala-gejala sosial tertentu (Daldjoeni, 1997:89-90).

Selain itu, ekologi sosial juga didefinisikan sebagai studi hubungan-hubungan sosial yang terdapat pada waktu dan ruang. Hubungan sosial terjadi karena berbagai kekuatan yang terdapat dalam lingkungan dan ini memiliki sifat selektif dan distributif. Karena itu, jika sosiologi pada dasarnya mengkaji struktur masyarakat manusia serta fungsinya, maka ekologi sosial dapat didefinisikan sebagai bagian dari sosiologi yang memfokuskan studi tentang struktur dan fungsi masyarakat manusia di dalam lingkunganya (McKenzie dalam Daldjoeni, 1997:91).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ekologi sosial sesungguhnya memfokuskan kajian pada aspek proses termasuk sebab atau motif terjadinya sesuatu serta meramalkan secara prediktif kemungkinan konsekuensi yang bakal muncul di masa mendatang. Karena itu, dalam telaah ilmiah yang menggunakan pendekatan ekologi sosial termasuk kajian ini yang menyorot tentang perubahan struktur ruang pemukiman di Makassar ini, tidak boleh mengabaikan pentingnya sejarah sebagai ”sumur” informasi tentang proses.

MCKenzie yang pernah melakukan riset di Kota Chicago 1925, menggambarkan tentang proses ekologis dalam wujud invasi dalam beberapa tahap yakni initial stage (tahap permulaan), secondary stage (tahap lanjutan), dan climax stage (tahap klimaks). Proses permulaan menurutnya, ditandai oleh adanya gejala ekspansi geografis dari suatu grup sosial yang ada dan kemudian menemui tantangan dari penduduk yang ada pada daerah yang terkena ekspansi. Pada tahap lanjutan, persaingan semakin seru yang kemudian diikuti oleh proses displacement (perpindahan), selection (seleksi), dan assimilation (asimilasi). Intensitas ketiganya, ditentukan oleh sifat yang mengekspansi dan diekspansi. Kelompok-kelompok yang terpaksa kalah bersaing, akan menempati atau mengadakan ekspasi ke wilayah lain yang lebih lemah dan kemudian diikuti oleh suksesi baru. Pada saat terakhir inilah, akan mencapai klimaks dan proses ini akan terjadi terus-menerus silih berganti sehingga mengakibatkan semakin luasnya zona melingkar konsentris (Yunus, 2004: 7-8).

(Sumber: Buku “Sosiologi Ruang Perkotaan: Dialektika Spasial & Reproduksi Ruang Sosial di Makassar” karya Ahmadin).

Pojok Urban

Kota, Kemacetan, & Asal Mula Lampu Lalu Lintas

Published

on

Ilustrasi. Cleveland's electric traffic signal system, installed on August 5, 1914. (The American City and Country/Vox.com)

LAMPU lalu lintas merupakan bagian penting tak terceraikan dari kehidupan kota, terutama dalam aktivitas di jalan raya. Bisa dibayangkan sebuah kota dengan jumlah kendaraan cukup padat tanpa sebuah sistem regulasi bernama Lampu Lalu Lintas, sudah pasti mengalami kamacetan hebat. Lampu lalu lintas juga biasa disebut APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), yang berfungsi mengatur serta mengedalikan arus lalu lintas. Alat yang juga disebut Traffic Light ini, dipasang di persimpangan jalan serta tempat penyeberangan pelajan kaki (zebra cross).

Pentingnya alat ini sehingga dianggap sebagai lampu keamanan dan keselamatan masyarakat bagi pengguna jalan. Seperti diketahui mereka yang menaati peraturan lalu lintas cenderung terhindar dari kecelakaan, sebaliknya yang melanggar kerap mengalami kecelakaan. Dalam banyak kasus oknum-oknum yang mencoba menorobos lampu lalu lintas tanda berhenti (merah) mengalami kecelakaan akibat tabrakan. Sebagian dari mereka ada yang hanya mengalami luka-luka, namun tidak sedikit juga meninggal dunia.

Lalu dari mana sesungguhnya bermula dan asal usul Lampu Lalu Lintas itu? Dalam sejarah tercatat bahwa alat ini (bentuk manual) pertama kali ditemukenali di London, Inggris abad ke-19.

Seperti diketahui London pernah menjadi pemecah rekor sebagai kota terburuk pengelolaan lalu lintasnya, karena kemacetan luar biasa. Ibukota negara Inggris ini tercatat sebagai kota termacet ke-25 di dunia. Tercatat saat itu terdapat sekira 13 ribu jumlah kendaraan yang beroperasi di ruas jalan kota ini.

Kemacetan London abad ke-19 ini diulas dalam sebuah buku bertajuk Victorian London: The Life of a City 1840-1870 (2006) yang ditulis oleh Sejarawan Inggris, Liza Picard. Buku terbitan Phoenix House setebal 496 ini merupakan representasi dari minat penulisnya yang tertarik pada realitas kehidupan sehari-hari (everyday life) dan kondisi di mana kebanyakan orang hidup. Menurut alumnus London School of Economics and Polical Science dan kelahiran Britania Raya (1927) ini, fenomena tersebut sering terabaikan dalam buku-buku sejarah.

Menurut BBC, seperti dikutip dari Hai-online.com, disebutkan bahwa kereta kuda dan pejalan kaki telah memadati jalan-jalan Kota London. Hal ini mendorong sang manajer kereta api Inggris, John Peake Knight, menyarankan untuk mengadaptasi metode semapur yang biasa digunakan kereta api untuk mengontrol lalu lintas di jalan raya.

Disebutkan pula melalui metode adaptasi Knight, sinyal lalu lintas akan menampilkan tanda “Stop” dan “Go” di siang hari, dan pada malam hari, lampu berwarna merah dan hijau akan digunakan. Lampu gas akan menerangi tanda tersebut. Seorang petugas polisi ditempatkan tidak jauh dari sinyal lalu lintas itu untuk mengoperasikannya.

Masih menurut Hai-online.com, sinyal lalu lintas pertama di dunia tersebut dipasang pada 9 Desember 1868, di persimpangan Bridge Street dan Great George Street di wilayah Westminster, London, dekat Houses of Parliament dan Westminster Bridge. Namun sayang sekali hanya selang sebulan lamanya, seorang polisi yang bertugas mengontrol sinyal tersebut terluka parah akibat ledakan lampu karena kebocoran gas. Sejak saat itu, produk ini dianggap berbahaya dan lalu akhirnya dicopot.

Dalam perkembangannya lampu lalu lintas listrik akhirnya ditemukan oleh Lester Farnsworth Wire di Salt Lake City, Uta, Amerika Serikat yang mengenalkan lampu lalu lintas yang mulai digunakan sejak 1912. Awalnya lampu lalu lintas yang digunakan hanya terdiri atas dua warna yakni hijau (move = bergerak) dan merah (stop = berhenti).

Dalam perkembangannya, alat ini terus dimodifikasi hingga menemukan bentuknya yang modern. Dalam sebuah buku berjudul How the Authomobile Change History: Essential Library of Invention (2015) karangan Diane Bailey disebutkan bahwa lampu modern pertama dipasang di persimpangan jalan antara Eucid Avenue dan East 105th Street, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat.

Sekadar diungkapkan bahwa buku terbitan Abdo Publishing setebal 112 halaman ini, juga mengulas sejarah otomotif dengan mengkaji awal mula mobil sebagai kereta bermotor, cara kerjanya, serta evolusinya hingga mewujud transportasi utama di dunia karena pengaruh budaya, industri, dan lingkungan.

Ilustrasi lampu lalu lintas. – Foto: Realita Rakyat

Lampu Lalu Lintas dalam perkembangannya tidak sebatas alat untuk mengatur arus lalu lintas, tetapi kemudian menjelma produk hukum di Amerika Serikat bernama Federal Aid Road Act. Undang-undang pendanaan jalan raya federal ini, pertama kali disahkan di Amerika Serikat pada 11 Juni 1916. Hal ini dimaksudkan bahwa legalitas hukum memungkinkan alat ini berfungsi maksimal dalam peningkatan kualitas jalan serta nilai gunanya bagi segenap masyarakat.

Alat pengatur lalu lintas ini kemudian dimodifikasi lagi hingga mengalami penambahan satu fungsi yakni lampu kuning sebagai isyarat hati-hati yang dikenalkan oleh Garret Morgan pada 1916. Sejak saat itu warna lampu lalu lintas menjadi 3 varian yakni merah tanda berhenti, hijau isyarat bergerak, dan kuning simbol hati-hati. Pemimpin komunitas Afrika-Amerika bernama lengkap Garret Augustus Morgan ini, awalnya menggunakan sinyal lalu lintas 3 warna ini dalam penyelamatan bencana konstruksi terowongan (1916).

Demikianlah sejarah awal mula penggunaan lampu lalu lintas  yang dalam perkembangan mengalami perubahan hingga mewujud seperti yang digunakan di persimpangan jalan serta penyeberangan pada kota-kota di dunia dan juga di Indonesia.

* Penulis adalah pengarang buku “Menemukan Makassar di Lorong Waktu”.

Continue Reading

Pojok Urban

Menyoal Kontroversi Slogan Makassar Great Expectation

Published

on

JUDUL yang bermakna Makassar Penuh Harapan di atas, merupakan tagline atau ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang belum lama ini dilaunching. Peluncuran semboyan yang digelar bersamaan dengan peringatan hari jadinya yang ke-398, 2 November 2005 tersebut, oleh banyak pihak dianggap sebagai spirit baru dan langkah maju yang cukup prospektif dalam membuktikan kepada orang lain bahwa ternyata Makassar memang beda. Dibalik itu semua tidak sedikit pula orang yang justru pesimis menyambut brand tersebut dan menganggapnya konsep pasif yang diragukan implementasi serta relaitasnya. Bahka lebih dari itu ada anggapan yang menyebut slogan ini telah ‘tercabut’ dari akar budaya sendiri.

Aneka anggapan dan persepsi mengenai tagline tersebut, jika kita mau berjiwa besar tidak perlu disedihkan sebaliknya menerimanya secara logis seperti ketika memaklumi secara kultural tentang pluraitas atas ragam etnis yang menghuni kota ini. Meskipun demikianm perbedaaan sudut pandang memaknai “Makassar Great Expectation”, bukan pengaruh etnisitas. Sebaliknya pijakan pemikiran yang melandasi lahirnya persepsi itulah yang berbeda, sehingga menyamakan persepsi itulah tugas bersama.

Pertama, pandangan optimis akan prospek Makassar dan keinginan kuat menjadikannya sebuah kota yang penuh harapan, tentu saja datang dari jajaran pemerintah kota dan tim perancang dari Makassar Profesional. Dari pihak-pihak inilah lahir gagasan tentang spirit baru Makassar yang sudah barang tentu masing-masing mengantongi visi dan misi (meski masih sebatas wacana). Dengan demikian, ketika kita bertanya pada orang-orang yang terlibat langsung dalam proses penggodokan gagasan baru ini, maka sudah pasti mereka bisa menjelaskannya sedetail mungkin.

Tapi bagaimana jika arah pertanyaan mengenai tagline ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar tim perancang tersebut? Apakah mereka juga mampu memahami setelah sebulan lamanya setelah diluncurkan. Bahkan akan lebih ironis lagi (semoga tidak) jika teryata dalam jajaran pemerintah kota sendiri, masih ada yang kurang mengerti atau masih kabur dengan spirit baru ini.

Kedua, pihak yang memandang tagline ini pesimis dan tidak lebih hanya sebuah wacana, berangkat dari kekaburan dan masih samar-samarnya pemahaman tentang konsep ini. Harapan-harapan apa yang ada pada Makassar dan apa pula yang berbeda (khas), sehingga harus mengundang orang luar untuk datang dan menceritakan tentang Makassar. Variabel dan indikator itulah yang peru didefinisioperasionalkan sehingga orang-orang terhindar dari kesimpangsiuran dalam memaknainya. Selain itu, penyebabnya juga bersumber dari deretan realitas yang membentang di hadapan masyarakat bahwa pengembangan kota yang berbasis kerakyatan sejauh ini belum berhasil diwujudimpelemtasikan.

Ketiga, pesimisme yang lahir karena didasarkan pada pemikiran akan dan telah tercabutnya akar budaya sendiri dari taman konsep akibat pemiliknya enggan menyiram dan lebih tergiur oleh indahnya kembang di luar taman. Maksudnya bahwa penggunaan semboyan dengan istilah asing, dipahami sama artinya dengan kebangaan akan idiom atau ungkapan lokal telah memudah secara gradual. Hal in sekaligus merupakan warning akan bahaya tersingkirkannya ke pinggir kebanggaan kultural kita karena desakan westernalisasi (pembaratan) dalam penggunaan istilah. Meski demikian, bukan berarti bahwa kita harus alergi dengan kata asing, tetapi sebaliknya hanya mengadopsi sebagai istilah pelengkap/pendamping sebagai pengayaan istilah.

Di tengah pro-kontra dalam wajah optimis dan pesimis dalam menyambut spirit baru (jika dapat dikatakab demikian) kota Makassar, ada fenomena menarik yang perlu diletakkan sebagai wacana di atas wacana “Makassar Great Expectaion”. Persoalan yang dimaksud adalah kegelisahan kultural yang dieluhkan oleh salah seorang budayawan Sulawesi Selatan, Ishak Ngeljaratan. Dalam sebuah talkshow yang digelajar di Warung Kopi Phoenam (8/12/2005) lalu, ia menolak logo Makassar. Alasan utama yang dikemukakan melalui talkshow yang digelar bersama Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin tersebut, yakni karena kata tersebut dianggap tidak realistik dan mengambang.

Selain itu, menurut Ishak Ngeljaratan (Fajar, 9/12/2005) bahwa seharusnya mengambil brand harus berangkat dari budaya sendiri dan mengakomodir home-nya Makassar. Sebagai contoh ia menyerukan pentingnya makna Siri’ (harga diri) yang memiliki makna ganda yakni malu berbuat tidak adil, tidak jujur, dan berbohong. Kemudian Siri’ juga bermakna malu untuk tidak berbuat kebaikan. Fenomena ke arah memarginalkan budaya sendiri, rupanya dibantah secara apologik oleh walikota Makassar bahwa penggunaan logo gambar ayam jantan bermakna tidak meninggakan budaya Bugis-Makassar.

Mencermati keinginan kuat pemerintah kota untuk menjadikan Makassar penuh harapan dengan menjadikan semboyan berlabel bahasa asing tersebut, dalam kacamata budaya memang kelihatan kurang familiar. jangan untuk mengingat, melafalkan saja sudah susah apalagi ingin mengeimplementasikannya.

Selama beberapa waktu lamanya, bukankah kota tercinta ini telah memiliki sejumlah nama gelar. seperti: Kota Anging Mammiri, Kota Daeng, dan Kota Teduh Bersinar. Dua nama pertama mencerminkan simbol budaya dalam bentuk adopsi istilah Bugis-Makassar, sedangkan nama berikutnya meki tidak menggunakan istilah lokal tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia.

Coba kita tengah beberapa daerah yang memiliki kecenderungan mengadopsi warisan budaya sekaligus pengabadian kearifan lokal, seperti: Maros dengan “Butta Salewangang”, Bataeng (Butta Toa), Bulukumba (Butta Panrita Lopi), Enrekang (Massenrengpulu), Selayar (Tana Doang), dan nama berciri lokal lainnya. Meski hal ini tampak hanya sebagai label, namun berdasarkan perspektif teori interasksionisme simbolik, hal ini merupakan proses awal dari sebuah upaya pengenalan atas makna simbolik dari istilah ini.

Selain itu, tanpa mengurangi rasa hormat kita pada niat baik pemerintah kota untuk membuat Makassar ini lebih ‘layak jual’ dengan slogan asingnya, hal yang perlu didiskusikan lebih jauh yakni apakah ukuran utama untuk tampil kompetitif itu mutlak adalah penggunaan bahasa asing?. Jika hal ini diamini, maka tentu saja kurang tepat dan bahkan cenderung keliru.

Coba kita tengok bagaimana seorang Cristian Pelras jatuh dengan dengan budaya Bugis, Shelly Erington mengagumi nilai-nilai siri’, Leonard Andaya tertarik dengan ikwal kebugisan yang ia beri label Warisan Arung Palakka, Cristian Heersink yang bersemangat mengulas perihal keopuan di Selayar, dan lainnya.

Ketertarikan pada peneiti asing ini menunjukkan bahwa hak-hal yang khas bukankah jauh lebih berharga dibandingkan dengan hal-hal yang modern. Untuk itu, upaya menjadikan Makassar penuh harapan adalah menghidupkan kembali nilai-nilai lokalitas (kearifan lokal) sehingga ini menjadi pembeda dengan kota lain. Mengapa bukan hakikat siri’ yang dijadikan unsur pembentuk sebuah semboyan sekaligus makna filosofisnya.

Nah… untuk menyongsong event akbar kepariwisataan Nopember mendatang, kita tidak akan mengenalkan kota ini dengan kalimat “Ini Kota Baru” dengan sejumlah sentuhan ornamen modernitas. Sebaliknya, menunjukkan “Ini Baru Makassar” yang dibungkus dengan budaya sendiri.

[Dimuat di Harian Fajar, 19 Desember 2005]

Continue Reading

Pojok Urban

Dialektika Ruang dan Proses Produksi Sosial: Studi Sosiologi Pola Pemukiman Etnik di Makassar

Published

on

Ilustrasi. Ruas jalan tol Makassar menuju Flyover Jalan A.P. Pettarani. - (Ahmadin Umar)

THIS study aims to analyze (1) the dominative forces that break social ties and spatial structures based on ethnicity in the city of Makassar, (2) social impacts, and (3) patterns of survival and efforts to find new social spaces by ethnic group members.

This research was conducted in Makassar City with an analysis unit of Kampung Melayu, Kampung Wajo, Kampung Maluku, Kampung Cina, and several other ethnic villages. Data collection is done through observation, in-depth interviews with the snowball system, and documentation.

The results showed that the phenomenon of breaking down social ties and spatial structures based on ethnicity was caused by urban spatial planning and development, mixed marriages, the demands of the profession and the world of work, the pressures of capitalism, lifestyle, and housing sector policies. In addition, the meaning of space that affects the growth of new settlement centers, as well as changes in the function of space from domestic to commercial impact on the practice of space accommodation.

As a result, artificial localities are born in the form of housing complexes with unclear social adhesive tools. The inability of certain ethnic members to live in the same spatial group, due to the pressures of capitalism and the swift flow of consumerism, in turn gave birth to the tendency to find new social spaces. These spaces are called new visions of reality as well as new ecological perspectives. Relation to the meaning of space by individuals who determine their actions, to survive or do mobility and try to find new social and spatial spaces, driven by needs, feelings, goals, self image, future ideals, and other factors.

Baca selengkapnya… 

[Penulis Ahmadin, Abstrak Disertasi Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2011]

Continue Reading

Trending